Mengenal IKN

secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara, disingkat sebagai IKN, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panejam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ibu Kota Nusantara direncanakan akan menjadi daerah bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara menggantikan Jakarta. Pembangunannya sendiri dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit. Sejumlah 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi (membangun). Di tahun 2025, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, IKN terancam mangkrak (terbengkalai) karena anggarannya diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mengutip laman Kemenkeu RI, Perjalanan pemindahan IKN telah dimulai sejak era Presiden Soekarno di tanggal 17 Juli 1957. Saat itu, Soekarno memperkenalkan ide ini dengan memilih Palangkaraya sebagai lokasi potensial. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Namun, ide ini hanya sebatas wacana dalam rencana jangka pendek. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.

Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Namun, wacana tersebut tidak pernah terwujud. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat tiga opsi yang muncul pada saat itu yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan, Jakarta tetap menjadi IKN tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain, dan membangun IKN baru. Baru pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat isu ini sebagai solusi untuk meratakan pembangunan ekonomi, populasi, dan pembangunan di seluruh Indonesia. Ketidakseimbangan ekonomi dan populasi di Pulau Jawa menjadi fokus penting dalam pemikiran Presiden. IKN tidak hanya mengubah lokasi fisik pusat pemerintahan, tetapi juga memperjuangkan transformasi budaya kerja, perubahan paradigma, dan persiapan sumber daya manusia yang matang.